JADWAL SIDANGHARI INI
Selain dapat dilihat pada SIPP, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik tombol dibawah.
PENELUSURAN PERKARA
Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
DIREKTORI PUTUSAN
Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
PROSEDUR PENGADUAN
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
PERMOHONAN INFORMASI
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan SK No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
BANTUAN HUKUM
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya
GUGATAN SEDERHANA
Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
BIAYA PERKARA PERDATA
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah menetapkan SK Panjar Biaya Perkara, biaya radius untuk pemanggilan/pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri
E- COURT
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik meliputi pendafaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara online
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
