1000 Perkara e court

AlhaIMG_5196mdulillah…

Tepat pada tanggal 7 November 2019 Pengadilan Negeri Surabaya telah berhasil mengajak para pencari keadilan untuk beracara melalui e court, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya telah berhasil untuk menerapkan Perma No 1 Tahun 2019 dengan mewujudkan Peradilan Cepat dengan biaya Murah. Rasa Syukur dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Para Pejabat Struktural dan perwakilan staf Pengadilan Negeri Surabaya.

Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

20190513-spipSurabaya-Humas. Masih bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 6 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, kembali diaksanakan sosialisasi mengenai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) (13/05/2019). Dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Mashuri Effendie, S.H., M.H., bahwa SPIP adalah Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai PP No. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu : 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian risiko.; 3. Kegiatan pengendalian.; 4. Informasi dan komunikasi.; Pemantauan pengendalian intern. SPIP juga memerlukan fondasi yang berbentuk SDM (Sumber Daya Manusia) dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

20190513-bkdangratifikasiSurabaya-Humas. Menghadapi tuntutan masyarakat akan Instintusi Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Pengadilan Negeri Surabaya kemudian melaksanakan Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi untuk lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya (13/05/2019). Disampaikan oleh Hakim Ad-Hoc Tipikor Lufsiana, S.H., M.H., Benturan Kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatanny sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Sedangkan Gratifikasi adalah pemberian uang barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menghindarkan diri dari situasi benturan kepentingan, pejabat/pegawai sedapat mungkin mengetahui agenda yang akan dibahas untuk pengampilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari pengambilan keputusan. Sedangkan untuk menghindarkan diri dari ancaman pidana terhadap gratifikasi, maka pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK.