Surabaya 18 Januari 2023, Pembinaan rutin yang dilaksanakan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk pengawasan melekat dan pemantauan kinerja sehari hari yang bertujuan untuk menngatasi apa yang kemungkinan akan terjadi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dapat mencoreng nama baik Mahkamah Agung RI. Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 ini bertempat di Ruang Serbaguna Pengadilan Negeri SUrabaya yang dihadiri oleh seluruh aparatur pengadilan mulai dari hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf karyawan karyawati. Topik utama pembinaan kali ini yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi perkara perdata dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan yang dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, trasnparan, terukur dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perdata oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pelaksanaan eksekusi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka transparansi pelaksanaan dan harus mengikuti kepatuhan penginpitan di SIPP yang sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 846 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi Pada SIPP.
Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya juga mengimbau bahwa kita harus menyesuaikan dan patuh pada Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kedisipinan Penginputan Data Perkara yang pada lampiran I mengenai prosedur pelaksanaan penghapusan data perkara pada SIPP dna lampiran II mengenai pedoman informasi (Anonimasi) pada perkara secara elektronik di pengadilan serta pedoman pengaburan perkara sesuai dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan SK KMA 1-144 Tahun 2011.